Sabtu , September 18 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Utara / Dinas Pendidikan Lampung Utara Verifikasi 359 Kepsek Untuk Ikuti Diklat

Dinas Pendidikan Lampung Utara Verifikasi 359 Kepsek Untuk Ikuti Diklat

LAMPUNG1.COM, Kotabumi – Sebanyak 359 Kepala Sekolah (Kepsek) dalam waktu dekat akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi para Kepsek. 359 Kepsek itu terdiri dari Kepsek TK, SD hingga SMP baik Negeri maupun Swasta yang ada di Lampung Utara.

 

Kepala Seksie Peningkatan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Lampura, Yudi Bachtiar mewakili Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Amelia Umnis mengatakan program diklat Kepsek merupakan Implementasi dari peraturan Menteri Pendidikan nomor 6 tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh Kepala Sekolah harus memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai seorang Kepsek. ” Kami melakukan upaya jemput balo ke Kementerian. Disana ada 359 Kepsek yang telah terdata dan kami diminta untuk segera memverifikasi ulang 359 Kepsek tersebut dalam Minggu ini,” ujar Yudi Sabtu  (21/9).

BACA JUGA:  Sejumlah Warga Tetap Setia Temani TNI Lembur Jalan TMMD

 

Sebenarnya, lanjut Yudi, pihak Kementerian tidak membatasi jumlah Kepsek yang mengikuti Diklat. Hanya saja data Kepsek yang terdata di Kementerian berjumlah 359 orang. Jumlah tersebut bisa bertambah atau bahkan berkurang tergantung dari hasil Verifikasi yang dilakukan pihak Disdik Lampura. ” Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Diklat antara lain, Kepsek diangkat sebelum April 2018, harus bersertifikasi Pendidik dan minimal berpangkat golongan 3 C. Diklat sendiri akan dilaksanakan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh LPPKS atau LPMP di Bandarlampung,” terangnya.

BACA JUGA:  Masyarakat Kelurahan Garuntang Membantu TNI Dalam Bedah Rumah

 

Menurut Yudi, Implementasi dari  peraturan Menteri Pendidikan nomor 6 tahun 2018 sendiri paling lambat tahun 2020 mendatang. Sedangkan masih banyak terdapat Kepsek di Lampura  yang harus mengikuti Diklat Kompetensi Kepsek. Pembiayaan Diklat Kompetensi Kepsek dibebankan pada APBN, APBD dan pihak lain yang tidak mengikat dan tidak diperkenankan menggunakan biaya pribadi. ” Karena masih banyaknya jumlah Kepsek yang belum mengikuti Diklat Kompetensi maka kami berharap Pemerintah Daerah Lampung Utara bisa menganggarkannya pada APBD tahun 2020 mendatang,” harap Yudi. (Red)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Rapat Paripurna DPRD Pringsewu Sahkan Enam Ranperda

LAMPUNG1.COM, Pringsewu – Enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *