Minggu , Juli 3 2022
Home / Nasional / Penundaan Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dinilai Menunda Pembaruan Hukum

Penundaan Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dinilai Menunda Pembaruan Hukum

LAMPUNG1.COM,  Jakarta – Center for Detentian Studies (CDS) menilai penundaan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan sebagai sebuah penundaan terhadap pembaruan hukum.

“Problem-problem pemasyarakatan dapat terjawab dalam RUU pemasyarakatan ini,” tutur Ali Aranoval, Direktur Eksekutif CDS dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (26/11).

Ali menilai, dengan disahkannya RUU Pemasyarakatan, setidaknya beberapa permasalahan pelik terkait pemasyarakatan dapat terselesaikan.

“Pungli yang selama ini marak di penjara, tidak akan berjalan lagi, Pembebasan Bersyarat tidak lagi menjadi domain pemerintah, tapi harus melalui proses pengadilan, dan lain-lain”.

BACA JUGA:  Pemerintah Pusat Beri Bantuan Kelompok Tani

Menurutnya, penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan tersebut, berakibat kepada tertundanya rencana penguatan kelembagaan, budaya kerja, pola pendekatan penanganan tahanan dan narapidana, modernisasi teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemasyarakatan dan partisipasi masyarakat.

“Hanya karena ada satu pasal kontroversial, yakni pasal 94 dalam RUU tersebut, menjadi biang kerok penundaan pengesahaan RUU ini. Dengan adanya pasal ini, seolah-olah RUU Pemasyarakatan dianggap pro koruptor, padahal pasal ini baru muncul belakangan”, lanjut Ali.

BACA JUGA:  Prada Yani Faktur: ''Senang, Kerja TMMD Bisa Bantu Bersih-Bersih Gereja"

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kriminolog Leopold Sudarsono, yang ikut bersama-sama dengan CDS membahas RUU Pemasyarakatan tersebut, menilai bahwa pasal 94 ini adalah pasal yang mengakibatkan tertundanya pengesahan RUU Pemasyarakatan yang sangat bagus.

“RUU Pemasyarakatan sudah sangat bagus, tapi dibunuh oleh satu pasal colongan yang merusak substansi RUU Pemasyarakatan. Pasal 94 ini mengakibatkan interpretasi sempit terhadap bagusnya RUU Pemasyarakatan. Padahal pasal ini muncul belakagan, dan ambigu” terang Leopold.

“Pasal ini yang menyebabkan RUU ini seolah-olah pro-koruptor”. Imbuh Leopold.

BACA JUGA:  BPS Awali Sensus Penduduk Di Kediaman Plt Bupati Lampung Selatan

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden dan DPR RI telah memutuskan untuk menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang. Salah satu rancangan undang-undangan yang ditunda berlakunya adalah Rancangan Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

“Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi hirarki nilai-nilai kebaruan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, harus kandas oleh karena adanya kontroversi dalam pengesahan RUU KPK dan RKUHP. Kami meminta Presiden dan DPR RI untuk tetap mengesahkan RUU Pemasyarakatan dengan menghapus pasal 94”. Pungkas Ali Aranoval. (AS).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Bupati Dawam Rahardjo Hadiri Sosialisasi Pengawasan SDKP Di Lampung Timur

LAMPUNG1.COM, Bupati Lampung Timur, Hi M Dawam Rahardjo menghadiri Acara Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat, Dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.