Minggu , November 17 2019
Home / Peristiwa / Saksi Geram, Statetment Ketua PN Menggala Menyatakan Kericuhan Hanya Miss Komunikasi.

Saksi Geram, Statetment Ketua PN Menggala Menyatakan Kericuhan Hanya Miss Komunikasi.

LAMPUNG1.COM, Tulangbawang – Sebagaimana pemberitaan di media bahwa pada hari Senin (9/9/2019) terjadi kericuhan. Ketua majelis yang sekaligus sebagai ketua PN Menggala menghalang-halangi saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Ketua PN menangapi di media bahwa hal tersebut hanya miss komunikasi, statetment ketua PN tersebut kembali menyulut kemarahan saksi Hartono alias Chandra setelah ia membaca yang di muat oleh beberapa media dan mendapatkan tanggapan dari pemuda yang gigih melawan ketidak adilan melalui Release yang dikirimkanya kepada redaksi beberapa media.

“Saya keberatan terhadap statetment ketua PN yang menyatakan kericuhan tersebut karena miss komunikasi, melainkan suatu hal yang telah direncanakan oleh ketua PN yang bernama Yulizar Kilat Daya untuk menghalang-halangi saksi memberikan keterangan atau mengungkapkan fakta dibalik peristiwa penangkapan, penahanan dan penuntutan terhadap saudara Andi pratama,” ujar Hartono.

Menurut saksi, pada sidang perkara tersebut ketua majelis hakim sebelumnya bukanlah Yulizar Kilat Daya, tiba-tiba digantikan beliau dan Yulizar Kilat Daya pada saat mengambil sumpah saksi telah melakukan sikap arogan untuk mendropkan mental dan fisiologis saksi dan tampak jelas ketua majelis menghalang-halangi saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta melakukan perbuatan yang tidak beretika dan tidak menunjukkan moral seorang hakim.

Hartono juga menegaskan bahwa keterangan yang akan disampaikan adalah fakta bukan pendapat tetapi tidak di izinkan oleh ketua majelis bahkan di berhentikan.

Adapun keterangan yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut:

– Bahwa tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya atau yang menjadi objek laporan atau dakwaan atau persidangan seluruhnya atau sebagian bukan milik pelapor atau PT HIM melainkan telah sah dan pasti menurut hukum milik masyarakat tiyuh Penumangan.

– Bahwa PT HIM telah dinyatakan menduduki, menguasai tanah milik masyarakat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

– Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Andi Pratama bukanlah perbuatan pidana melainkan upaya kriminalisasi.

– Bahwa saksi yang memerintahkan terdakwa untuk mengawasi para pekerja memuat dan mengangkut bibit tetapi menggapa saksi (Hartono) tidak diproses secara hukum dan yang melakukan aktivitas muat bibit karet bukan cuma sadara Andi Pratama saja melainkan berpuluh-puluhan orang.

– Bahwa apa yang akan saksi sampaikan adalah fakta yang sebenar-benarnya dan berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata No. 04/PDT.G/2007/PN.Mgl Jo No. 07/PDT/P.TK/2007 Jo No. 3054K/PDT/2010 Jo No. 276 PK/PDT /2012.

“Atas perbuatan ketua PN tersebut yang secara terang-terangan dihadapan umum telah melanggar kode etik hakim maka saya meminta Bawas MA RI dan KY RI untuk menjatuhkan Sanksi pemberhentian tetap atau setidak-tidaknya non palu,” ujar Hartono. (Red)

1,608 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

About admin

Check Also

KSK Lampung Gelar Pengobatan Gratis di Ponpes Sabilul Musthofa

LAMPUNG1.COM, Lampung Selatan – Komunitas Sadar Kesehatan (KSK) Lampung menggelar pengobatan gratis di Pondok Pesantren …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *