Sabtu , Desember 14 2019
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / Kepala Ombudsman RI Pewakilan Lampung : Peran Kepala Daerah dan OPD Sangat Diperlukan Agar Tercipta Pelayanan Publik yang Maksimal

Kepala Ombudsman RI Pewakilan Lampung : Peran Kepala Daerah dan OPD Sangat Diperlukan Agar Tercipta Pelayanan Publik yang Maksimal

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung – Ombudsman perwakilan Lampung, dalam kewajiban penyelengaraan negara dalam standar pelayanan publik, melakukan evaluasi pelayanan hingga penyamaran.

Ini disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, S.Sos, saat talkshow di Umah Bone, Selasa (3/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Nur Rakhman menjelaskan, peran Kepala Daerah dan OPD sangat diperlukan untuk komitmen dalam hal melaksanakan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Selain itu, ombudsman juga mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan dengan merangkul beberapa instansi. Penilaian jenis pelayanan terbagi menjadi kategori rendah, sedang dan kepatuhan tinggi. Yang dinilai tahapan penilaian administrasi, diantaranya persayaratan kejelasan waktu, biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Nur Rakhman menjelaskan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dianggap sudah hijau jika sesuai standar dalam hal pelayanan, menurut penilaian yang jadi persoalan saat ini banyaknya persoalan pelayanàn di Unit pelaksanaan tehnis dinas (UPTD).

Nur Rakhman juga mencontohkan Kabupaten Pringsewu yang mendapat nilai merah pada tahun lalu, dalam satu tahun berhasil masuk zona hijau, hal ini terjadi atas kemauan dan kinerja kepala daerah yang bersangkutan dalam hal pelayanan publik.

Pada tahun 2020 mendatang, akan dilakukan penilaian serentak diseluruh Kabupaten/Kota diseluruh Lampung, dalam hal penilaian terkait dengan pelayanan publik. Salah satu kewajiban pelayanan publik oleh OPD harus menyiapkan layanan pengaduan, yang menjadi salah satu fokus penilaian dalam pengaduan, bagaimana OPD atau PTSP mengelola pengaduan yang ada.

“OPD yang belum memenuhi standar pelayanan ini menjadi warning bagi Kepala Dinas bagian dari evaluasi kinerja OPD oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Salah satu persyaratan pengaduan, yang bersangkutan pernah melakukan komplain dengan bukti-bukti yang dimiliki, terkait dinas atau instansi, akan menjadi acuan ombudsman untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat paling lama 14 hari. Sementara laporan pelayanan yang menyangkut jiwa, maka pihaknya langsung beriaksi turun investigasi kelapangan dengan istilah program Reaksi Cepat Ombudsman (RCO),” tutupnya. (Red)

1,750 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

About admin

Check Also

Kepala SDN 1 Tiyuh Penumangan Banyak Hutang ke Korwas

LAMPUNG1.COM, Tubaba – Kepala sekolah SDN.1 Tiyuh Penumangan, kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!