Kamis , Juni 4 2020
Home / Ekonomi / OJK Tutup 2000 Fintech Ilegal

OJK Tutup 2000 Fintech Ilegal

LAMPUNG1.COM, Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup 2000 financial technology (fintech) ilegal hingga akhir 2019. Saat ini hanya ada 164 fintech yang terdaftar secara resmi di OJK.

Selama kurun waktu 10 tahun belakangan yakni 2009-2019 Satgas Waspada Investasi mencatat ada sebesar Rp92 Triliun kerugian akibat investasi bodong atau illegal yang menyasar kepada ratusan ribu korban dari kalangan masyarakat. Hal ini juga didasari kepercayaan masyarakat terhadap investasi bodong dengan menawarkan hasil yang dinilai menggiurkan.

“Intinya mudah saja kalau mau investasi itu harus cek dua L, Legal dan Logis. Pastiin ini aja, kalau gak mau dirugikan,” ungkap Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing saat memberikan materi kegiatan Pelatihan dan Gathering Media Massa KR 7 Sumbagsel di Novotel Suites Yogyakarta, Jumat (21/2) yang diselenggarakan oleh OJK Sumbagsel.

Tongam menyebutkan, masyarakat harus cerdas dan jangan mudah tergiur dengan tawaran yang tidak logis. “Saya mengajak masyarakat untuk cerdas dan jangan tergiur dengan tawaran investasi yang illegal,” tegasnya.

Direktur Hubungan Masyarakat OJK Darmansyah menmbahkan fintech saat ini menjadi layanan keuangan atau layanan finansial yang semakin maju dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Kemajuan perkembangan bisnisnya pun meroket dengan aset yang melejit dalam dua tahun belakangan.

“Pada 2018, tercatat aset fintech di Indonesia Rp1,5 triliun. Namun pada 2019 meningkat drastis menjadi Rp3,04 triliun. Naik 96,13 persen atau Rp1,49 triliun. Ini menunjukkan perkembangan fintech di Indonesia sangat drastis,” ungkap Darmansyah

Darmansyah menyebutkan menyetop keberadaan fintech ilegal di Indonesia memang tidak mudah. Sebab, membuat aplikasi fintech begitu mudah sehingga fintech ilegal pun kembali menjamur.

“Kita bersama tim satgas waspada investasi sudah maksimal mencari dan menutup fintech ilegal. Tapi perlu diketahui, fintech ini ditutup pagi, sorenya muncul dan sudah ada lagi. Ini karena mendirikan fintech itu sangat mudah. Ibaratnya polisi yang sulit melarang orang untuk mencuri. Tapi sudah dapat, langsung ditindak. Sama seperti fintech ini,” ungkap dia.

Karena itu, besar kemungkinan potensi pertumbuhan fintech ilegal akan terus berkembang. Tim satgas waspada investasi pun tidak tinggal diam dan terus memantau dan mencari fintech ilegal untuk ditutup.

Sementara itu, Kepala OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan, jumlah nasabah fintech di Sumatera Bagian Selatan melejit hingga 527,05 persen sepanjang 2019 menjadi 3,31 juta borrower dibanding tahun sebelumnya yang hanya 529.279 peminjam.

“Peningkatan jumlah nasabah itu terjadi lima provinsi yang ada di wilayah Sumbagsel. Borrower Fintech baik di Sumsel, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung (Babel) mengalami pertumbuhan yang sama. Bahkan di Babel tumbuh hingga 621,48 persen,” katanya.

Untung memaparkan peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan dari industri teknologi finansial itu bahkan tercatat di atas pertumbuhan borrower nasional yang sebesar 471,3 persen. Pertumbuhan jumlah nasabah itu juga diikuti dengan akumulasi pembiayaan yang disalurkan fintech sebanyak Rp2,4 triliun atau naik 206,65 persen dari Rp795,24 miliar.

Untung mengemukakan perkembangan fintech di Sumbagsel menunjukkan mulai terjadi pemerataan pembiayaan di luar Pulau Jawa. Pasalnya, selama ini fintech lebih banyak terpusat di Jawa, baik itu secara jumlah penyalur dana (lender), borrower maupun akumulasi pendanaan.

Bahkan, kata dia, otoritas mendorong agar komposisi keberadaan lender di luar Jawa dapat minimal 25 persen dari total lender secara nasional. “Kalau tidak diatur, tujuan fintech memeratakan pembiayaan di daerah-daerah tidak terjamin,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung, Indra Krisna, menambahkan operasional industri fintech tidak menuntut kehadiran kantor fisik berbeda dengan perbankan. “Kalau untuk operasional rasanya tidak perlu, karena teknologi bisa di mana saja, tetapi perlu dipikirkan kalau untuk pengaduan konsumen kemana mereka akan mengadu,” katanya. (Red)

About admin

Check Also

Polisi Tangkap 5 Dari 14 Pencuri Kayu Di Bendungan Way Jepara

LAMPUNG1.COM, Petugas Kepolisian berhasil membawa paksa 5 dari 14 kawanan pencurian kayu, yang nekat beraksi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *