Sabtu , Maret 28 2020
Home / Nasional / Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, OJK Percepat Proses Reformasi IKNB

Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, OJK Percepat Proses Reformasi IKNB

LAMPUNG1.COM, Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk pengawasan pada usaha kegiatan sektor jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan lainnya.

Jika perusahaan belum penuhi syarat kesehatan keuangan maka regulator memberikan sanksi mulai dari surat peringatan (SP), Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) hingga Cabut Izin Usaha (CIU).

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan lain. Dan untuk kondisi kesehatan keuangan perlu dipenuhi. Jika tidak, kami kasih peringatan sampai batas waktunya kemudian dipanggil ke OJK, hingga pencabutan izin,” kata Direktur Humas OJK Darmansyah, di Yogjakarta, Jum’at (21/2/2020).

Tapi, kata Darmansyah, selama ini OJK masi mengarahkan pada pembinaan agar usana keuangan dapat berjalan sehat. “Tapi sangsi OJK dilakukan pada industri yang memang benar benar tidak bisa di selamatkan. Jika masih bisa di sehatkan, OJK masih bantu pembenahan agar bisa di sehatkan,” katanya saat menjadi pembicara dalam media gathering OJK KR 7 Regional Sumbagsel.

Menurutnya, banyaknya kasus penyelewengan yang terjadi di industri keuangan belakangan ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbenah. OJK kini sedang mempercepat proses reformasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk asuransi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

OJK juga berusaha meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan, membangun IKNB yang sehat, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Berbagai kebijakan telah dan akan dilakukan dari reformasi IKNB ini yaitu reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi dan reformasi infrastruktur,” katanya.

Untuk mencapai hal itu, reformasi pengaturan dan pengawasan akan meliputi regulasi yang prudensial terkait tinjauan dan rekomendasi terhadap penyesuaian ketentuan Modal Minimum Berbasis Risiko (RBC), dan rekomendasi Penyusunan ketentuan Penilaian Kualitas Aset (Asset Quality and Provisioning).

“Kami juga akan meninjau dan merekomendasikan ketentuan BMPK, penyediaan Dana Besar (Large Exposure and Related Party) serta penyesuaian ketentuan Manajemen Risiko dan Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bagi industri. OJK juga akan meninjau dan merekomendasikan penyesuaian ketentuan pengawasan berbasis risiko (risk based supervisory),” katanya

Sementara reformasi industri asuransi akan meliputi penyusunan ketentuan tentang Tindakan Pengawasan dan Pencabutan Izin Usaha (Exit policy).

Selanjutnya analisis industri dan meninjau penyesuaian ketentuan perizinan dan kelembagaan (Entry policy). Reformasi infrastruktur meliputi penyusunan draft RUU Program Penjaminan Polis (PPP) dan Sistem Informasi Pengawasan serta Pelaporan. Terakhir terkait penyusunan pedoman dan pelatihan. (Red)

About admin

Check Also

Cegah Covid-19, Kodim Kudus Semprotkan Cairan Disinfektan Diruang Publik

LAMPUNG1.COM, Kudus – Guna mencegah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19), Kodim 0722/Kudus melaksanakan gerakan aksi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *