Rabu , Juli 15 2020
Home / Nasional / NEW NORMAL, ANGIN SEGAR DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

NEW NORMAL, ANGIN SEGAR DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Oleh: Huwaida Kesuma Wardani
Mahasiswa PKN STAN

Kebijakan new normal yang dicanangkan Pemerintah menjadi pembuka gerbang aktivitas perekonomian dimasa pandemi saat ini. Seluruh sektor kehidupan yang sebelumnya sempat terhenti akan mulai bangkit kembali mengejar target yang tertunda.

Begitu juga dengan perusahaan kembali menjalankan produksi dan mengembalikan keadaan keuangan. Namun ribuan pekerja formal sudah terlanjur mengalami PHK sehingga harus kembali berjuang mencari pekerjaan. Keputusan berbagai perusahaan untuk memutus hubungan kerja dengan karyawannya sebagai bentuk efisiensi harus disertai kompensasi berupa pesangon bagi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kewajiban memberi pesangon ternyata memberi masalah lain bagi perusahaan karena membebani cashflow perusahaan ditengah pandemi.
Karenanya, setelah ini perusahaan perlu mempersiapkan cadangan keuangan bagi karyawannya jika terjadi PHK. Solusi yang bisa diambil perusahaan yaitu mendaftarkan diri sebagai peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (DPLK PPUKP).

Berbagai Lembaga Keuangan menawarkan jenis dana pensiun PPUKP yang bertujuan untuk membantu perusahaan memenuhui kesejahteraan karyawan agar kehidupannya terjamin.
Perlu diketahui bahwa DPLK merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dalam mengelola dana pensiun. Dana pensiun yang dikelola oleh DPLK terbagi menjadi Program  Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan PPUKP. Program iuran pasti menandakan besaran iuran yang dibayar peserta jumlahnya pasti sedangkan manfaat yang akan didapat kemudian hari merupakan hasil akumulasi iuran selama menjadi peserta dana pensiun. Manfaat yang akan diterima bergantung dengan jumlah dan periode iuran serta return instrumen investasi iuran DPLK.

Adapun manfaat yang didapat dengan mengikuti program DPLK yaitu:
Manfaat Perusahaan

Memberikan solusi atas masalah arus kas yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dikemudian hari.

Dapat mengurangi pajak penghasilan badan (PPh 25/29).

Dapat mempertahankan karyawan berkualitas.

Menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

Iuran bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Manfaat Karyawan

Jaminan kesinambungan penghasilan di usia pensiun.

Dapat mengurangi pajak penghasilan pribadi (PPh 21).

Pendanaan yang “sudah pasti” dari Pemberi Kerja.

Hasil investasi bebas pajak sampai dengan manfaat program dibayarkan.

Terpisah dari kekayaan perusahaan.

Pada program iuran pasti, besaran iuran dapat dibayarkan oleh perusahaan maupun karyawan secara mandiri. Sedangkan program pensiun untuk kompensasi pesangon dikelola secara kelompok (pooled fund) atas nama perusahaan. Iuran kepada DPLK atas PPUKP diperlakukan sebagai cadangan dana pengganti sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang untuk memenuhi kewajiban memberi pesangon pada karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Uang yang disisihkan dari kas perusahaan tidak akan dikenakan pajak selama masa pembayaran iuran karena dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan kena pajak. Selain itu perusahaan tetap bisa memenuhi kewajiban membayarkan pesangon diakhir masa kerja pegawai.
Melihat besarnya angka pemutusan kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar selama pandemi mencapai 380.221 pekerja sektor formal, artinya pemberi kerja harus memberi pesangon dengan jumlah besar padahal cashflow perusahaan sendiri sudah macet.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangnan, Syarif Yunus, memaparkan pengalaman tahun 2008 saat terjadi krisis perekonomian global, berakibat pada perubahan signifikan jumlah peserta DPLK. Serupa dengan peristiwa tahun ini dimana terjadi gelombang PHK yang besar, pelaku usaha menjadi sadar mereka perlu memiliki cadangan dana untuk membayar pesangon. Mereka perlu mempersiapkan diri sebelum para pekerjanya memasuki usia pensiun atau saat terjadi keadaan yang mengharuskan mereka melakukan eifisiensi organisasi. Tidak cukup jika hanya mengandalkan keuangan perusahaan saat itu. Pada akhirnya perusahaan akan tertarik mengikuti program DPLK-PPUKP.

Jika pelaku usaha  diharuskan membayar pesangon, tidak perlu lagi dilakukan melalui cashflow perusahaan tapi bisa melalui DPLK.
Meskipun sempat mengalami perlambatan, tahun ini terdapat peluang besar bagi pasar dana pensiun khususnya DPLK-PPUKP untuk melesat kembali. Dengan berakhirnya PSBB di sejumlah wilayah, mampu membuka jalan untuk memasarkan lagi produk dana pensiun ke masyarakat. Dana kelola DPLK yang berhasil dihimpun tahun lalu mencapai Rp 96 triliun dengan jumlah peserta mencapai 3,2 juta.

Strategi yang dapat dilakukan para pengelola dana pensiun yaitu meningkatkan pelayanan dengan mentransformasi sistem berbasis digital agar sesuai dengan perkembangan isu industri 4.0. Penggunaan platform digital mampu mendongkrak jumlah peserta seperti yang dilakukan startup. DPLK bisa mulai kembali memasarkan produknya kepada para pelaku usaha tanpa melakukan tatap muka.

Meskipun saat ini kondisi perekonomian belum pulih, perusahaan tetap bisa membeli produk DPLK-PPUKP dengan membayar iuran sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan perusahaan saat ini. Dengan membeli produk DPLK sesegera mungkin, akan meningkatkan besaran manfaat pensiun yang didapatkan nantinya. Selain itu perusahaan juga dapat memanfaatkan manajemen administrasi dan manajer investasi profesional tanpa harus menyiapkan sumber daya manusia tambahan. Dengan begitu, biaya untuk mengelola dana lebih kecil dibanding harus mengelola dana pensiun secara mandiri.

Keunggulan lain dari DPLK PPUKP dibanding dengan membayar uang pesangon secara langsung yaitu jumlah bersih uang yang diterima pekerja akan lebih besar jika dibayarkan melalui dana pensiun. VP Head of Pension DPLK Avrist, Firmansyah, memberikan ilustrasi perhitungan pembayaran pesangon secara langsung dan melalui DPLK.

Misalkan suatu perusahaan melakukan pemutusan kerja kepada salah satu karyawannya yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun namun kurang dari 11 tahun, upah terakhir sebesar Rp20 juta dan berusia 42 tahun saat pemberhentian kerja. Jika merujuk pada UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan tersebut seharusnya memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp506 juta.
Jika uang PHK dibayarkan langsung oleh perusahaan, akan dikenai pajak manfaat senilai Rp64 juta sehingga besar manfaat yang diperoleh pekerja menjadi Rp442 juta. Sedangkan jika perusahaan membayar uang pesangon melalui DPLK PPUKP, hanya dikenakan pajak manfaat sebesar Rp22,8 juta. Dengan begitu, manfaat yang akan diterima karyawan menjadi Rp483,2 juta.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, jika pelaku usaha membayar uang pesangon melalui DPLK akan meningkatkan besar manfaat bersih yang diterima karyawan sehingga perusahaan dapat memberi kesejahteraan lebih bagi mereka.

Menurut Firmansyah, keikutsertaan perusahaan di DPLK akan menjaga arus kas terutama disaat menghadapi kondisi sulit seperti pandemi saat ini. Hal itu dikarenakan uang pensiun tetap akan dibayar dalam kondisi apapun.
Dengan mengikuti program DPLK PPUKP, dapat meringankan beban perusahaan menunaikan kewajiban membayar pesangon sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

About admin

Check Also

Bupati dan Wakil Bupati Waykanan Hadiri Penandatanganan MoU Jejaring Donor Darah di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam

LAMPUNG1.COM, Way Kanan – Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MOU) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com