Rabu , Oktober 28 2020
Home / Ruwa Jurai / Pesawaran / Saling Klaim, Jalan Pantai Sari Ringgung Diukur Ulang BPN 14 Hari Kedepan

Saling Klaim, Jalan Pantai Sari Ringgung Diukur Ulang BPN 14 Hari Kedepan

LAMPUNG1.COM, Pesawaran – Perseteruan tapal batas akses jalan masuk ke Pantai Sari Ringgung, Desa Sidodadi di Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, berujung pengukuran ulang setelah mendapat keterangan dari berbagai pihak, Senin (15/06/2020), saat mediasi dilakukan bersama Tim Penanganan Konflik Kabupaten Pesawaran.

Sebelumnya, akses jalan tersebut telah diklaim bahkan ditutup dengan pagar beton oleh warga atas nama Anton yang dikuasakan penasehat hukumnya Prabu Bungaran, SH, MH, sedangkan pemilik Pantai Sari Ringgung, Syamsu Rizal didampingi Penasehat Hukum, Muhammad Yunus, sepakati hal tersebut yang akan dilakukan BPN di 14 hari kedepan, tepatnya 28 Juni mendatang.

” Jadi hal ini dilakukan untuk memastikan titik lokasi koordinat (batas patok) yang diklaim kedua pihak dalam mediasi ini, maka nanti akan kita lakukan pengukuran ulang,” ujar PLH
Kantor ATR/BPN Kabupaten Pesawaran, Alandes kepada lampung1.com.

Maka dari itu, lanjut Alandes, pelaksanaan pengecekan dari BPN itu harus langsung yang bersangkutan dan pemasangan batas harus disepakati secara tetap, jangan berubah-rubah.

” Sejak hari ini hingga 14 hari kedepan mulai dari tanggal 15 hingga 28 Juni 2020 mendatang harus ada permohonan pengukuran ulang dari pemohon termasuk tanah nomor 26, 27 milik Pak Syamsul Rizal, dengan data pemohon a/n Pak Suheri sebelumnya,” ujar PLH BPN Pesawaran.

Karena itu, sambung Alandes, salah satu pihak keberatan jadi harus ada pengukuran ulang tanah nomor 26 dan 27 dengan pemohon selaku pemohon atau ahli warisnya.

” Agar mengadakan pengukuran ulang dengan catatan penunjukkan yang jelas. Berapa sudut, derajat pun harus pasang batas patok, jadi ini baru titik tengah kalau tidak, itu enggak bisa, bahkan ke masalah lain,” terang Alandes.

Dihadapan Tim Penanganan Konflik Kabupaten Pesawaran, Tim Kuasa Hukum Syamsu Rizal, Muhammad Yunus, memastikan kepada BPN soal penandaan patok yang akan dilakukan pihak BPN.

” Penandaan (Patok) yang lebih paham adalah BPN untuk memastikan patok tersebut tidak berubah-rubah, karena kami dengar cerita patok besar berubah lagi,” terang Muhammad Yunus.

Sambung Yunus, maksudnya ada enggak BPN mempunyai kapasitas untuk menerangkan bahwa kalau sudah ini untuk memulainya disini lagi.

” Biar masing-masing pihak punya kepastian hukum,” ujar penasehat hukum Syamsul Rizal, dihadapan tim penanganan konflik kabupaten Pesawaran.

Sementara itu, Kuasa Hukum Anton, Prabu Bungaran, kalau tadi disampaikan untuk memberi keputusan segala macam.

” Tentu saya bisa memutuskan, tetapi kalau mengenai fisiknya disini saya menggali lagi, tetapi satu folder saya dapat dan memang ada pergeseran disana, seharusnya lebih dekat bibir pantai, red,” ungkap Kuasa Hukum Anton dilokasi.

Sebelumnya dalam keterangan Mantan kades Sidodadi, Minan menyampaikan pada waktu itu tidak ada kesepakatan dan patok terdahulu itu berada di dekat pinggir pantai.

“Karena patoknya sudah tertimbun, bukan patok yang sekarang dan posisi bukit gunung itu juga berada di pertengahan pada waktu itu penandatanganan bersama BPN, dan segala macam,” ujarnya.

Terlebih sambung Minan, tentunya tanam patok itu pun ada yang mengerjakan pada waktu itu adalah Pak Darto dan masih dijabat Kades terdahulu yakni Pak Haris.

” Tanam patok itu bukan saya dan ada yang bekerja pada waktu itu adalah Pak Darto, dan pada waktu itu masih dijabat Pak Haris,” jelas Minan.

Lebih dari itu, Minan memastikan batas titik yang sebenarnya, bahkan membenarkan titik koordinat itu berada didekat pinggir pantai.

” Karena batas itu yang tahu adalah mantan Kades terdahulu yakni Pak Sudarso dan anak buahnya bernama Darto, memang yang pekerjanya pak Darto,” kata dia.

Terlebih salah satu petugas BPN Pesawaran, Hardi menerangkan pihaknya dahulu bersama enam orang melakukan pengukuran ulang termasuk ada dari pihak management Pantai Sari Ringgung.

” Disitu ada Camat terdahulu yakni, Y, setelah sertijab camat berselang menempati posisi jabatan pak J.Y selang itu pengukuran kedua dilakukan, tapi tidak sampai keatas karena tidak ada kesepakatan penempatan batas yang ditunjuk oleh Pak Darto berpindah-pindah,” ujar Hardi.

Dalam kesempatan itu juga Owner Pantai Sari Ringgung, Syamsu Rizal menyanggah, bahkan memastikan titik batas yang sebenarnya berada dipatok yang telah ditandai itu.

” Tapi enggak apa-apa kalau patok itu disitu. Silakan Pak Minan karena itu pasang tertinggi jelas laut karena ditengah laut patok ini. Karena dulu belum ada garis sempadan pasang pantai, jadi pasang tertinggi di patok itu, betul disitu akhirnya,” terang owner Pantai Sari Ringgung.

Syamsu Rizal memastikan kembali bahwa kalau pak Darto memaklumi karena usia sudah tua, dan tahu betul tentangnya tapi kalau masalah tanah nomor 27 itu abaikan saja.

” Kita telah abaikan saja masalah tanah nomor 27 itu tetapi dalam hal ini, meski dalam proses ini, saya mohon untuk dibuka sajalah, khawatir konflik massa, sudahlah di buka saja, karena masyarakat mau hidup,” ucapnya.

Sisanya, ujar Syamsu Rizal, disitu ada masjid buat apa ini ditutup-tutup, tetapi kalau terjadi apa-apa mohon maaf bukan saya, karena saya tahu persis urusan perut didalamnya.

” Berdosa kita kemudian, ada masjid dibangun oleh Pemda habis Rp 2 miliar lebih, jadi bukalah kita malu sama orang luar, sama orang Palembang, Orang Jakarta, karena Ringgung ditutup,” tutupnya.

Ditambahkan Dirut Pantai Sari Ringgung menyanggah atas apa yang diberikan keterangan dari mantan Kades Minan, bahkan patok yang sebenarnya telah sesuai digambar yang ada.

” Coba Pak Minan lihat bahkan Pak Minan kan ikut didalamnya menunjukkan batas, Ini kan ada Foto Pak Minan,” ucap Andre.

Dalam kesempatan itu juga pihak Forkopimda Kabupaten Pesawaran telah sepakat memberikan Jedah waktu dalam penanganan konflik penempatan tapal batas kepada kedua pihak.

Tim dipimpin Asissten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Pesawaran, Drs. Syukur dan Kabag OPS Polres Pesawaran Kompol Yohanis, SH, MH, mewakili Kapolres Pesawaran, AKBP Vero Aria Radmantyo, S.IK., M.H.

Drs. Syukur melanjutkan, barang kali ada ketentuan-ketentuan yang mengikat dari BPN tentang titik koordinat itu.

” Berapa lama diberikan jedah (waktu) untuk menyepakati hal itu dan tim ini masih memberi Jedah (waktu), barang kali BPN ada ketentuan-ketentuan,” ucap Syukur disaksikan semua unsur terkait dalam mediasi tersebut.

Turut mendampingi Kanit II Intelkam Bidang Politik dan Ideologi Polres Pesawaran, Yuhedi, Briptu Dodi, Kapolsek Padang Cermin, AKP Syamsurizal, Kanit Reskrim Polsek Padang Cermin, Ipda Apri Sampanuju, Kanit Intelkam Polsek Padang Cermin, Aipda Mastam beserta ratusan anggota Shabara diterjunkan dalam mediasi tersebut.

Danramil Padang Cermin Mayor Inf. Suprapto, anggota Intel Kodim 0421/LS, Murjani, Babinsa Hendarwin, dalam mediasi tersebut, Camat Teluk Pandan, Zulkifli Nuh, Kades Sidodadi Tunggal, Mantan Kades Sidodadi, Minan, beserta kedua belah pihak yang berseteru antara Syamsul Rizal didampingi Penasehat Hukum, Muhammad Yunus, dengan Anton yang dikuasakan Ivan didampingi Penasehat Hukum, Prabu Bungaran, SH, MH. (Din)

About admin

Check Also

Pjs Bupati Way Kanan Mengeluarkan Surat Edaran Tentang Perpanjangan Kegiatan Belajar di Rumah Guna Menekan Penyebaran Covid-19

Lampung1.Com Way Kanan — Guna Mengantisipasi Kembali merebaknya Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Way Kanan,Pejabat sementara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *