Minggu , Oktober 25 2020
Home / Ruwa Jurai / Lampung Utara / Pemkab Lampura Rampungkan Penyederhanaan Aturan TPP

Pemkab Lampura Rampungkan Penyederhanaan Aturan TPP

KOTABUMI (lampung1.com): Pemerintah Kabupaten Lampung Utara masih merampungkan proses penyederhanaan peraturan, terkait dengan realisasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau dikenal luas tukin.

Pasalnya, selama ini dilapangan terdapat dua peraturan berbeda yang mengatur terkait tambahan penghasilan ASN, sehingga mempermudah regulasi dan keadilan bagi seluruh abdi negara disana. Sebab, dilapangan tak jarang ditemui ketimpangan, khususnya masalah realisasi.

“Ada dua perbub yang mendasari realisasi TTP sebelumnya (BK), yakni Perbup No.4/2020 tentang pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil dilingkup Pemkab Lampung Utara dan Perbup Nomor :10/2020 tentang tambahan penghasilan pegawai, “kata Plt Kabag Hukum Setdakab Lampura, Iwan Kurniawan menanggapi belum direalisasikannya tambahan penghasilan pegawai yang saat ini sedang digodok, Senin, 21 September 2020.

Berdasarkan Pemendagri Nomor:61/2020, menurutnya perhitungan TPP dilakukan berdasarkan bobot nilainya. Dengan rentang maksimal lebih dari 3000 (pengali), untuk 5 jabatan tinggi pratama. Yakni Sekretaris Daerah (1), Assisten (3), dan Inspektorat (1), yang memiliki sifat khusus ditambah dengan BPPRD. Dan lainnya mengikuti.

“Itu tidak mutlak sifatnya, selain ada pengalian, pembagian juga pengurangan didalam perhitungannya. Seperti misalnya abesnsi, jadi dalam satu jabatan itu dapat berbeda meski pengalinya (bobot) sama. Selain itu, besarannya pun disesuaikan dengan keadaan keuangan negara, “terangnya.

Iwan menjelaskan perhitungan TPP itu harus juga mengikuti ketentuan, yakni tidak melewati pagu 2019. Lalu, meminta persetujuan dari Kemendagri, barulah dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Baru dapat berlaku dan direalisasikan dilapangan.

“Setelah dirasa cocok, kalau sekarang masih dalam tahap pengkajian. Itu masih ada hasil itung-itungan kami dibraket papan tulis belum lama ini dibahas bersama Ketua (tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Termasuk besarannya dan itu masih akan direvisi, “terangnya.

Khusus BPPRD dan Inspektorat, lanjutnya, memiliki sifat kekhususan. Seperti misalnya di Inspektorat ada auditor yang memiliki tugas khusus dalam pembinaan dan pengawasan. Sementara di BPPRD atau dikenal luas dispenda bertugas mengumpulkan retribusi (PAD), sehingga diberikan perlakuan khusus.

“Itu kenapa memiliki kekhususan dan tidak mutlak sifatnya. Jadi saat ini sedang dalam tahap penggodokan, tapi itu belum dimasukkan dalam lembaran peraturan daerah. Menunggu koordinasi dengan pihak Kemendagri, untuk mendapat rekomendasi agar sesuai dengan peraturan yang ada, “imbuhnya.

Sesuai rekomendasi dari pimpinan, kata dia, menginginkan semua dijalankan sesuai aturan, mekanisme dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga tidak berbenturan dengan hukum yang berlaku dinegeri ini.

“Jadi kedepan tidak akan ada lagi dibayar double atau lebih, semua sama. Disesuaikan dengan perhitungan yang ada, baik itu mekanisme dan peraturannya.

Berdasarkan informasi dikumpulkan dilapangan, beberapa organisasi perangkat daerah daerah terjadi disparitas. Baik itu satker maupun SKPD, sehingga perlu dilakukan revisi guna mewujudkan keadilan, sebab, dilapangan masih ditemukan ketimpangan. Seperti masalah absensi, jumlah realisasi (bulan) dan lainya.

“Ya kami aneh saja, kalau kita lihat fakta dilapangan. Seperti misalnya ditingkatan Kepala Opd (eslon II) itu nilainya berada dibawah Kabid (eslon III), dan jabatan Assisten dibawah kepala dinas. Belum lagi masalah bulannya, semisal di 2017 (4) rata-rata ada 8-10 bulan; di 2018 (6) ada yang full 12 bulan. Jadi dengan adanya landasan hukum baru ini, kami berharap ada perbaikkan sehingga terwujud keadilan khususnya kepada ASN disini, “ujar sumber yang enggan disebutkan namanya dalam media ini.(Red)

About admin

Check Also

Pjs. Bupati Achmad Chirisna Putra Tinjau Lokasi Korban Hanyut

LAMPUNG1.COM, Pesisir Barat, — Pjs. Bupati Pesisir Barat, Achmad Chrisna Putra meninjau lokasi korban hanyut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *