Kamis , Juli 29 2021
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / DPRD Lampung Tampung Aspirasi Aliansi Umat Islam Lampung

DPRD Lampung Tampung Aspirasi Aliansi Umat Islam Lampung

LAMPUNG1.COM, BANDARLAMPUNG-Aspirasi Aliansi Umat Islam Lampung Anti Kedzaliman akan disampaikan ke pihak yang berkompeten dalam artian Komisi III DPR RI setelah aspirasi diterima DPRD Lampung, Selasa (05/01/2021), terkait kasus penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) pada 21 Desember 2020 lalu.

Melalui Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yosi Rizal juga akan menyampaikan ke kepolisian, agar tidak dengan mudah menggunakan senjata dalam menyikapi suatu persoalan.

“Kami akan sampaikan ini, kepada pihak yang berkompeten, dan kami juga akan sampaikan ke DPR RI Komisi III yang membidangi persoalan ini,” ucap Yos Rizal.

BACA JUGA:  Satgas Bantu Timbun Pembangunan Gereja Bukit Karmel, Warga Gembira

Dalam hal aspirasi itu juga, sambung Yos Rizal, pihaknya juga akan sampaikan ke kepolisian, agar tidak mudah menggunakan senjata dalam menyikapi persoalan persoalan rakyat.

” Saya kira mungkin itu,” ungkap Yosi Rizal saat menerima kunjungan Forum Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, dalam menyampaikan sikap dan aspirasinya dipimpin Koordinator Aliansi Habib Umar Assegaf.

Koordinator Aliansi Habib Umar Assegaf mengatakan, pihaknya menyambangi Kantor DPRD Lampung ini untuk menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Lampung, atas penembakan enam laskar FPI saat mengawal Imam Besar Habib Rizieq Shihab.

” Sayameminta agar kasus tersebut, untuk diusut tuntas tragedi yang menewaskan enam Laskar FPI tersebut. Karena kami melihat, hal ini merupakan sebuah pelanggaran HAM berat dan berpotensi sebagai extra judicial killing. Tentu dalam perspektif agama ini merupakan hal yang sangat keji, karena telah menghilangkan nyawa seseorang,” kata Habib Umar Assegaf.

BACA JUGA:  Tak Asal Kerja, Satgas TMMD Kodim Kudus Jaga Kualitas Bangunan RTLH

Selanjutnya mereka meminta untuk segera membebaskan Habib Rizieq Shihab, karena mereka melihat ada unsur ketidakadilan yang terjadi. Hal ini dikarenakan hingga detik ini, masih banyak orang atau sekelompok orang yang melanggar protokol kesehatan, namun tidak ada sanksi tindak pidana yang diberlakukan hingga dipenjara.

“Kami juga meminta hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan hentikan segala bentuk fiskriminisasi hukum. Meminta kepada Presiden, untuk bersikap tegas memerintahkan kepada Kapolri untuk memberi sanksi hukum, terhadap para oknum pelaku penembakan enam Laskar FPI,” ujar Habib Umar Assegaf.

BACA JUGA:  Kasus Yogi Andhika Memasuki Babak Baru

Mereka juga meminta kepada DPR RI dan Presiden, untuk membentuk Tim Pencari Fakta yang independen. Dalam hal ini menurut mereka, DPRD Provinsi Lampung harus menyampaikan aspirasi masyarakat dan tetap peduli dalam mengawal proses hukum. Kemudian bersifat secara transparan, jujur, akuntabel, serta adil dalam penegakan hukumnya. (red).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

BPNT di Kecamatan Padang Ratu Diduga Dimonopoli

LAMPUNG1.COM, Lampung Tengah – Pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi warga kurang mampu di …