Jumat , Juni 4 2021
Home / Nasional / Batam / DPRD Komisi 1 Batam Gelar RDPU Tugas Pokok dan Fungsi LPM Kecamatan Sagulung

DPRD Komisi 1 Batam Gelar RDPU Tugas Pokok dan Fungsi LPM Kecamatan Sagulung

LAMPUNG1.COM, Batam – Komisi l DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) yang ada di Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),selasa(04/05/2021).

Rapat RDPU yang digelar diruang rapat komisi l DPRD Kota Batam, dipimpin ketua komosi l DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto di dampingi anggota komisi l. Utusan Sarumaha. Muhamad Fahadli. Erikson.

Dimana rapat itu juga turut dihadiri oleh Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum,
Camat Sagulung, Lurah Sungai Pelunggut, Lurah Sei Binti, Lurah Sagulung Kota, Lurah Tembesi, Lurah Sei Lekop, Lurah Sei Langkai, serta Ketua LPM Kecamatan Sagulung.

BACA JUGA:  Dua Satgas Ini Pasang Tiang Untuk Tandon Air Warga

Ketua lembaga pemberdaya masyarakat, (LPM) Sungai Lekop Herman, mengatakan dalam rapat RDPU yang digelar diruang rapat komisi l tersbut. Bahwa dalam hal tersebut karena yang bagian dari BKM bahwa sistem yang lama di BKM tersebut itu tidak ada pihaknya lihat.

“Tapi sistem kami juga tidak melihat itu, nah jadi kalau bicara siapa yang senang siapa yang kriteria – kriteria, jadi saya dulu di JIPK jelas yang seperti kreteria itu jelas, dan rembuk warganya juga jelas,” Ucap Herman.

Herman mengatakan “kalau nanti kita sampaikan sampai ke bawah dalam hal pokmas, adakah RT . RW yang menandatangani dalam rapat dalam bentuk pokmas, jadi dalam temuan kami bahwa tidak ada itu. Akan tetapi kami tidak mau menuntut itu,” katanya.

BACA JUGA:  Pemprov Lampung Percepat Penyerahan Personel P3D Kemetrologian

Sementara itu anggota komisi l Utusan Sarumaha, mengatakan pihaknya mengingatkan semua pihak dalam terlibat pelaksanaan atau dalam penggunaan anggaran APBD Kota Batam, maka harus bekerja sebagaimana mestinya.

“Jadi jangan sampai penggunaan itu menimbulkan kerugian negara, jadi penggunaan anggaran yang menimbulkan kerugian negara maka tentu sudah kita tahu bersama. Baik dampak itu sangat serius, dan itu tindak pidana ,” ucap utusan. Saat diwawancarai diruang rapat komisi l DPRD Kota Batam.

BACA JUGA:  TNI Manunggal Membangun Desa Ke-109 di Desa Jatiwarno Segera Berakhir

Utusan mengatakan “jadi kalau terkait dengan adanya di lapangan penggunaan – penggunaan yang menutur pemahaman kita adalah belum sesuai.Saya kira tentu pihak Kecamatan atau pihak Pemerintah Kota Batam untuk melakukan hal – hal yang bersipat investigasi dilapangan, untuk memastikan apakah benar terjadi atau tidak”.

Jadi kata Utusan, terkait kesimpulan rapat RDPU kita pada hari ini bahwa rapatnya adalah meminta untuk Kelurahan untuk melaksanakan perwako terkait dengan LKK yang ada di kelurahan,” katanya.(iwan)

About admin

Check Also

Babinsa SerkaHasan Basri Cek Suhu Tubuh warga Dipasar Tradisional, Ingatkan Warga Pakai Masker

LABUHANBATU, Lampung1.com – Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, apalagi dipasar pasar tradisional, …