Selasa , Agustus 3 2021
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / Proyek Rp 2,4 Miliar BPSDM Provinsi Lampung Disoal

Proyek Rp 2,4 Miliar BPSDM Provinsi Lampung Disoal

LAMPUNG1.COM, BANDARLAMPUNG-Proyek penyediaan makan dan minum peserta dan panitia PKA, PKP dan LATSAR Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 2,4 Milliar milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung disoal.

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Cakra Indonesia, sebagai lembaga yang konsen terhadap jalan nya pemerintahan yang bersih dan profesional dan sebagai sosial kontrol menuju Indonesia bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyoroti paket proyek tersebut terdapatnya pembatalan yang tidak transparan.

” Ini citra buruk bagi provinsi Lampung, karena itu saya merasa lebih terpanggil dengan adanya pembatalan tender tersebut,” ujar Fauzi Malanda RdB, juga merupakan Pendiri LSM CAKRA INDONESIA, Selasa (04/05/2021).

BACA JUGA:  Tiyuh Marga Jaya Salah Satu Kampung Tangguh Di Kabupaten Tubaba

Fauzi berpendapat bahwa bukankah tahapan sejak pengumuman sampai dengan penentuan perengkingan dan di ikuti 19 Perusahaan. Dalam rekapitulasi itu juga telah di dapat oleh panitia dua (2) perusahaan yang memenuhi peringkat ranking.

” Satu (1) dan dua (2) diantara ranking satu (1) adalah Perusahaan Dian Anugrah. Sedangkan 17 Perusahaan lain tidak ada penawaran dalam perengkingan tersebut,” ucap sosok Tokoh Pemuda yang dikenal kritis dan tegas ini.

BACA JUGA:  Puluhan Ribu Warga Lamtim Doakan Arinal-Nunik

Untuk itu lanjut Fauzi, atas nama LSM Cakra Indonesia meminta kepada Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung bekerja lebih profesional serta transparan dalam mengambil keputusan.

” Salah satu contoh, apa yang menjadi alasan pembatalan sekalipun dikatakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Jadi untuk itu katakan dimananya, agar transparansi di ketahui semua pihak, tentunya kami mengajak semua komponen LSM Mari kita awasi proyek dimaksud,” tegasnya.

BACA JUGA:  Kehadiran Satgas TMMD di Desa Ngepoh, Sinar Pelangi Desa

Namun demikian juga, sambung Fauzi
berharap lakukanlah pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pelelangan dan pengadaan proyek ini oleh unsur terkait.

” Hal itu dilakukan agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Hentikan Provinsi Lampung dari Citra buruk yang setiap tahunnya tersangkut masalah hukum, baik yang di amankan KPK, Kejaksaan dan kepolisian,” pungkas Fauzi Malanda RdB itu. (red).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Berikan Pelayanan Cepat, Tepat Dan Anti KKN, Kapolda Lampung Resmikan “METRO BISA”

LAMPUNG1.COM  – Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno, meresmikan gedung Pelayanan Terpadu Polres Metro dan …