Senin , September 20 2021
Home / Peristiwa / Wisata Mati Suri, Pelaku Wisata Di Pesawaran Menjerit

Wisata Mati Suri, Pelaku Wisata Di Pesawaran Menjerit

 

LAMPUNG1.COM, PESAWARAN-Masa PemberlakuanĀ Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan level 3 membawa dampak kegiatan pariwisata mati suri, terlebih adanya perpanjangan kebijakan tersebut dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Hal ini menjadi kesulitan para pelaku wisata dan pekerja wisata yang berpenghasilan sehari-harinya dari kegiatan pariwisata pantai dan antar pulau wilayah pesisir di Pesawaran lantaran belum adanya solusi dari pemerintah setempat.

” Berlakunya PPKM ini terasa banget, sulit mengelola bisnis wisata, belum lagi teman-teman pekerja kapal wisata, pekerja pantai dan pedagang wisata mereka banyak mengeluh, dan sulit mendapatkan penghasilan karena selama PPKM 15 hari libur dirumah, dan belum ada solusi dari pemerintah,” ujar Andi salah satu pelaku wisata Ketapang kepada LAMPUNG1.COM, Selasa (27/07/2021).

Menurutnya, selama libur ini warga ketapang menjerit, jangankan buat perbaikan kapal, untuk menghidupkan keluarga saja sulit karena banyak libur di rumah karena kegiatan pariwisata diliburkan sementara, tapi kalau berlama-lama begini bisa terpuruk ekonomi masyarakat.

” Belum lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit didapat, jadi kami mohon solusi dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar tidak berlarut-larut lama karena dikhawatirkan kehidupan masyarakat bisa bergejolak,” ujar Andi.

BACA JUGA:  TNI Terus Ajak Warga Jaga Kesehatan Agar Terhindar dari Virus Corona

Meskipun demikian sambung Andi, setidaknya ada kelonggaran secara bertahap dibuka Sabtu-Minggu dan Senin-Jum’at tutup kegiatan pariwisata, dengan jumlah kapasitas dibatasi demi menghidupi kebutuhan para pekerja wisata yang saat ini sulit mencari mata pencaharian jika wisata tutup.

” Jadi kami minta dibuka kegiatan pariwisata, agar bisa ada kelonggaran sebagai langkah solusi menghadapi kesulitan di masa pandemi covid-19 yang telah dirasakan bersama para pekerja wisata dari dermaga 1 sampai dermaga 4 Ketapang,” jelasnya.

Tapi tambah Andi, jika pemerintah memang memberlakukan PPKM ini diperpanjang kegiatan pariwisata, tidak masalah, namun harus ada imun nutrisi yang diberikan kepada pekerja wisata di wilayah pesisir.

” Karena itu solusinua, jadi kami minta kelonggaran kegiatan pariwisata dengan tetap penerapan protokol kesehatan secara ketat dan dibatasi jumlah kapasitas pengunjung wisata. Itu tidak masalah, jika boleh perlu adanya tes swab antigen yang dilakukan satgas covid-19 Kecamatan,/kabupaten,” terangnya.

Senada juga disampaikan pelaku wisata Toni Yunizar menyampaikan PPKM ini menjadi anjloknya kegiatan pariwisata pantai dan antar pulau di pesisir, terutama pelaku wisata kalangan menengah kebawa seperti pekerja pembawa kapal, dan penyewaan alat wisata terasa sekali dampaknya.

BACA JUGA:  Bawaslu Larang Warga Membawa HP Pada Hari Pencoblosan

” Beda dengan agent wisata, bisa saja mereka mencari kegiatan lain, tapi warga pesisir ini hanya menggantungkan penghasilan dari kegiatan pariwisata. Ini yang menjadi keluh kesah teman-teman pelaku wisata akibat dampak PPKM ini,” jelas Toni.

Sambung Toni, setidaknya kegiatan pariwisata ini jangan distop total, hanya pembatasan saja, karena kalau pembatasan warga masih bisa mencari nafkah.
Tapi mohon maaf, mereka bukan selaku owner dan jangan melihat sebagai owner (pemilik, red).

” Akan tetapi lihatlah pekerja wisata nya yang hampir rata-rata pekerja kuli wisata itu diisi oleh warga kecamatan Teluk Pandan. Ini sangat berimbas bila kegiatan pariwisata distop, kemana lagi harus mencari mata pencaharian mereka,” ungkapnya.

Masih menurutnya, PPKM ini kan pembatasan bukan penyetopan kegiatan pariwisata, yang seharusnya diberlakukan jumlah kapasitas saja dibatasi. Ini bisa menjadi khawatiran yang bisa berimbas terpuruknya ekonomi masyarakat.

” Kalau bicara pandemik orang kampung juga sudah menyadari resiko itu, namun jangan pula distop begitu saja kegiatan pariwisata, ditambah lagi bantuan pemerintah ke masyarakat enggak tepat sasaran, jangan sampai diajari masyarakat jadi pengemis,” jelasnya.

BACA JUGA:  Polisi Tangkap Buronan Begal Di Tangerang

Tidak itu saja, tambah Toni, jadi apa solusinya jika hal ini jadinya seperti teman-teman di Pantai Ringgung, dan Ketapang, jika tidak bekerja mendayung kapal dan menghidupkan mesin menghantarkan wisatawan.
Darimana mereka bisa berpenghasilan dan menghidupi anak dan keluarganya.

” Jangan berbicara dari travel agentnya, tapi berbicara masyarakat berpenghasilan sebagai pelaku pekerja kapal yang kehidupan sehari-harinya menghantarkan wisatawan, jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat lantaran lamanya diberlakukan PPKM level 4 dan level 3 atas adanya penutupan sementara untuk menghindari kerumunan dalam pencegahan penyebaran covid-19,” tandasnya.

Begitu juga, salah satu warga Pesisir asal Kecamatan Teluk Pandan, Sahli mengungkapkan, PPKM ini otomatis sangat berdampak, apalagi mencari penghasilannya dari wisata. Ini nampak terasa sekali kegiatan pariwisata mati suri di wilayah Pesisir.

” Bahkan dampaknya sangat luar biasa bila kegiatan pariwisata ditutup, semestinya ada solusi dari pemerintah, setidaknya adanya kelonggaran dengan dibatasi waktu dan jumlah kapasitas wisatawan yang datang ke tempat wisata,” pungkas Sahli yang juga merupakan pekerja di Pantai Ringgung. (Wahyudin).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Haryadi Siap Maju Pemilihan Ketua APDESI Pringsewu Jika Muscablub

LAMPUNG1.COM, Haryadi kepala Pekon Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara siap maju untuk menjadi ketua Asosiasi Pemerintah …