Sabtu , Mei 14 2022
Home / Ruwa Jurai / Kejari Tanggamus Lakukan Inovasi Dengan Program “RUBIKON “

Kejari Tanggamus Lakukan Inovasi Dengan Program “RUBIKON “

LAMPUNG1.COM, Tanggamus -Kejaksaan Negeri Tanggamus dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus  melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU),dalam  hal  pembinaan terhadap pihak  pengelolaan keuangan,agar terhindar dari penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara.Rabu,26/01/2022.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kejaksanaan Negeri Tanggamus dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanggamus tentang bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bentuk penegakan hukum dibidang Perdata dan Tata Negara di laksanakan di Aula gedung kejaksaan setempat.

Yunardi.SH.,MH Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Arpin.S.Pd.,M.M,selain melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, juga pemberian cendramata.

 

Hadir dalam acara penandatangan MoU,Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Vita Hesti Ningrum, S.H., M.H.; Kasi Intel Yogie Verdika, S.H., M.H.; Kasi Pidsus Wisnu Hamboro, S.H., Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Desmi Yulian, S.H.; dan Kasi Pidum Ahmad Reza Guntoro, S.H. Camat se-Kabupaten Tanggamus serta serta Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tanggamus.

BACA JUGA:  Kepala Sekolah Syukuran Gedung Kantor SPLP Kecamatan Talang Padang

“Kita telah melaksanakan penandatanganan MoU antara Kejari Tanggamus dengan PMD Tanggamus. MoU ini adalah dibidang perdataan dan tata usaha negara dengan ruang lingkupnya penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum yang dibatasi adalah keperdataan dan tata usaha negara. Jadi terkait dengan MoU ini jangan sampai diplesetkan, dengan asumsi bahwa kejaksaan MoU terkait dengan semua bidang, contohnya pidana, itu tidak. Ini kita khususkan terkait dengan keperdataan,”tegasnya.

BACA JUGA:  DPRD Lampung Terima Kunker Forum Ormas Islam

Lebih lanjut Kajari mengatakan,kita juga merespon permintaan dari masyarakat terkait dengan melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap proses pembangunan yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Kejari menambahkan  khusus yang kita tekankan , pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan Pekon, seperti   anggaran-anggaran yang ada  di kelola  Pekon, jangan sampai terjadi proses penyimpangan – penyimpangan,terurama yang terkait dengan permasalahan keperdataan.

program inovasi yang diberi nama Ruang Bina Pekon atau yang kita sebut Rubikon, salah satu program dari Kasidatun dibidang perdata dan tata usaha Negara, bertujuan  bagaimana membina Pekon teresebut dalam mengelolah Dana Desa, mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

BACA JUGA:  Pungli ADD APDESI Pugung-Tanggamus, SF Berstatus Tersangka

Kepala Dinas PMD Arpin.S.Pd.,M.M menyambut baik atas penandatanganan kesepakatan bersama ini, diharapkan agar semua kepala pekon dapat melaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang ada serta untuk meminimalisir kesalahan yang berdampak pada kerugian Negara.
“Saya berharap kita dapat bersinergi , muda-mudahan dengan adanya MoU ini, kepala pekon-kepala pekon dapat saling berkomunikasi dan kordinasi.
Sebagai mana diketahui penggunanan Dana Desa tahun ini, anggaran Dana Desa yang dikelola Pekon hanya 32%, sesuai dengan ketentuan 40% untuk BLT, 20% untuk sosialisasi hewani dan nabati dan 8% untuk Covid-19. ,”pungkasnya.(Adi)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Sinergitas Pemprov, Karang Taruna Sukseskan Program KPB 

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung-Bentuk sinergitas Pemerintah Provinsi Lampung guna membangkitkan ekonomi kerakyatan kembali Karang Taruna ikut …