Sabtu , Mei 14 2022
Home / Ruwa Jurai / Pesawaran / Tak Terbukti Bersalah, Darmawan Hirup Udara Bebas

Tak Terbukti Bersalah, Darmawan Hirup Udara Bebas

LAMPUNG1.COM, PESAWARAN-Darmawan (48) warga Desa Wates Kecamatan Wayratai akhirnya menghirup nafas lega setelah terlepas dari jerat pidana pelanggaran perdagangan migas (minyak dan gas) yang menimpanya pada Februari 2021 silam.

Sebelumnya oleh aparat kepolisian setempat, Darmawan ditangkap pada Kamis 4 Februari 2021 di Jalan Raya Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong.

Darmawan diduga menyalahgunakan angkutan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin resmi. Setelah dilakukan penyidikan oleh petugas kepolisian setempat, pada 21 Oktober 2021 akhirnya dimulai sidang perdana oleh Pengadilan Negeri Gedongtataan.

“Penangkapan itu, karena dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata Penasehat Hukum Terdakwa, Ahmad Kristdevi Khairan melalui Koordinator Wilayah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Bangsa (Gerbang) Pesawaran, Falan Setiawan kepada wartawan, Sabtu (22/01/2022).

BACA JUGA:  Penyuluhan Tentang Peternakan Juga Diharapkan Warga Desa Sasaran

Belakangan dugaan itu tidak terbukti sambung Falan, terungkapnya itu melalui putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Gedongtataan Nomor 205/Pid.Sus/ 2021/PN Gdt tertanggal 18 Januari 2022.

” Dalam berkas putusan itu tertulis bahwa terdakwa Darmawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan dugaan tindak pidana yang dilontarkan oleh Jaksa Penuntut Umum,” kata dia.

Kemudian sambung Falan, membebaskan terdakwa dari dakwaan pidana penjara selama delapan bulan serta denda sebesar Rp20 juta subsider satu bulan penjara dan memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

BACA JUGA:  Masyarakat Sudah Menikmati Hasil Program TMMD Pembuatan Jalan Kodim 1206/PSB

” Bebasnya Darmawan dari jerat pidana itu karena dua hal, yaitu Pelanggaran yang dilakukan terdakwa masuk dalam pelanggaran administratif sehingga tidak bisa dipidana,” kata dia lagi.

Sebab, masih dijelaskannya, perbuatan terdakwa tidak menimbulkan korban dan dampak kesehatan, maupun kerusakan lingkungan hidup. Sehingga unsur pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak cukup bukti.

” Ini juga sesuai dengan pembelaan, sebagaimana di Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa sanksi yang diberikan harus bersifat admisnistratif,” jelas Koordinator LBH Gerbang Pesawaran itu.

BACA JUGA:  Disanjung Pembangunan Jamban di Arena TMMD Tambakselo

Jadi, tambah Falan, bebasnya Darmawan menjadi preseden baik bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pesawaran.

” Dan ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat tak terkecuali aparat penegak hukum,” tandasnya. (Wahyudin/red).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Sinergitas Pemprov, Karang Taruna Sukseskan Program KPB 

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung-Bentuk sinergitas Pemerintah Provinsi Lampung guna membangkitkan ekonomi kerakyatan kembali Karang Taruna ikut …