LAMPUNG1.COM, PESAWARAN- Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Pesawaran menjadi spesifik akibat efek pandemi covid-19 meski sempat tembus diangka 15,11 persen dari 0,38 persen di tahun 2021.
Hal ini menjadi perhatian serius Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pesawaran dan TKPK Provinsi Lampung, dalam penanganan tersebut, saat rapat koordinasi bersama
Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim di Aula pemkab setempat, Senin (24/01/2022).
” Meskipun telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2016 hingga 2020 menyentuh di angka 14 persen dari sebelumnya di angka 20 persen. Namun upaya itu membutuhkan biaya yang tidak murah,” jelas Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.
Sambung Dendi, mengingat, upaya itu dilakukan dalam rangka Pesawaran adalah daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu tim TKPK Provinsi Lampung menyambangi dan memberikan beberapa masukan serta keluhan terkait penanganan.
” Dalam rapat ini juga mengarahkan semua kegiatan program lebih tepat sasaran, karena adanya kendala diakurasi daripada program stimulasi masyarakat ada yang belum tepat sasaran. Itu yang menjadi penekanan hari ini,” ujar Dendi.
Lebih dari itu, lanjut Dendi memastikan terkait hal tersebut, tentu akan mengkolektifkan lagi semua program-program stimulus masyarakat untuk kembali menggunakan satu data yang sesuai dilapangan.
” Contoh Digaungkan Ibu Risma “Jangan Ada ASN Menerima Bansos”. Ini yang sedang dievaluasi. Apakah ASN atau Aparatur Desa menerima Bansos. Itu harus dikembalikan ke pemerintahan terdekat yang akan didistribusikan ke masyarakat yang punya hak menerima bantuan,” ucapnya.
Untuk itu, tambah Dendi, pengawasan itu sudah ada dari tim TKPK, Satgas Kemiskinan, satgas desa juga sudah terbentuk.
” Selain itu, pengawasannya juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh masyarakat, pamong desa dan lain-lain,” pungkasnya. (Wahyudin).