Home / Ruwa Jurai / Gubernur Lampung Imbau Masyarakat Manfaatkan Call Center BPJS

Gubernur Lampung Imbau Masyarakat Manfaatkan Call Center BPJS

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo imbau masyarakat untuk memanfaatkan call center dan web BPJS Kesehatan dan hotline service diseluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, termasuk unit penanganan pengaduan peserta diseluruh kantor cabang BPJS Kesehatan.


Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mewakili Gubernur dalam acara Gathering Pemerintah Daerah Regional XIII di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (17/11).


Sekda menjelaskan, hingga Oktober 2016, jumlah peserta JKN-KIS Provinsi Lampung tercatat sebanyak 5.087.698 atau sekitar 53,21% dari jumlah penduduk Provinsi Lampung yang sebesar 9.561.028.


dsc_0982


Kabag Humas Heriansyah juga menjelaskan, sebagaimana yang disampaikan Benjamin Saut Kepala Divisi Regional XII kepesertaan Jaminan Kesehatan, bahwa secara nasional pada 2014 sebesar 133.423.653 atau 54 %, sedangakan pada 2015 yakni sebesar 156.790.287 atau 64 %, dan pada 2016 sebesar 170.600.889 atau 69 % dari penduduk Indonesia. Kemudian target penerimaan iuran ditahun 2016 sebesar Rp. 2.432.320.596.237 dan realisasi penerimaan Rp.1.855.172.121.779 atau 75,93 %. Realisasi Penerimaan Kantor Cabang Wilayah Divre XIII yakni Bandar Lampung, Kotabumi, Metro, Serang, Pontianak, Singkawang, Sintang adalah sebesar Rp. 1.846.967.447.779 dari target Rp. 2.432.320.596.237.


Dalam Rakor Pemda bertema "Optimalisasi Kepatuhan Pemda dalam Anggaran & Realisasi Pembayaran Iuran serta Kebijakan Implementasi Program JKN-KIS” itu, Sutono juga mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini, sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalisasi kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menetapkan anggaran dan realisasi pembayaran iuran, serta kebijakan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS).


dsc_0998


Kabag Humas Heriyansyah menambahkan, sesuai Surat Edaran Mendagri No 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016, Pemerintah Daerah dihimbau untuk segera mengintegrasikan Jamkesda kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan menyusun kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah untuk mendukung kebijakan Indonesia Sehat. Sejalan dengan Surat Edaran Mendagri tersebut, diharapkan kepada Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung dapat segera menyusun kebijakan sesuai dengan surat edaran tersebut. (Red/Hum)

Visitor: 19339