Home / hukum / Kasat Reskrim AKP Supriyanto Husin Beri Materi Hukum PBJ.

Kasat Reskrim AKP Supriyanto Husin Beri Materi Hukum PBJ.

 

LAMPUNG1.COM, Bandar lampung – Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto Husin memberikan materi hukum Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP).

Hal tersebut diketahui saat menjadi narasumber, bersama Kasi Datun Hikmah Tanjung Sari, Kasi Pidum dan Kasi Intel Kejari Pesawaran Andi Pramono, di sosialisasi bantuan hukum terhadap PBJ Dinas PRKP bertempat di Yunna Hotel, Bandar Lampung, Rabu (07/06/2023).

” Inilah dasar hukum PBJ sejak reformasi sampai sekarang itu dasar hukum Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) belum pernah berubah, jadi tolong disimak dan dipahami, ” jelas AKP Supriyanto Husin.

Selain itu, sambung AKP Supriyanto Husin, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah itu menjadi dasar untuk melakukan pelelangan PBJ dengan tujuannya baik dan berkelanjutan.

BACA JUGA:  Remaja Tamatan SMP, Di Tangkap Polisi, Karena Terlibat Pencurian.

” Perpres ini belum diganti dan waktu itu saya masih bertugas di Intel dan sampai sekarang. Jadi, jangan sampai saya sudah memberi materi, tapi hasilnya beda dan enggak bagus, itu yang saya wanti-wanti agar jangan menimbulkan persoalan,” ujar Kasat Reskrim Polres Pesawaran.

Lebih dari itu, AKP Supriyanto Husin juga menyampaikan kalau kebijakan itu normatif, namun didalam PBJ itu pada prinsipnya dilaksanakan secara efesien, transparan, efektif, terbuka, bersaing dan akuntable, jika keluar dari itu, namanya sudah bentuk pelanggaran.

BACA JUGA:  Kodim 0410/KBL Melaksanakan Bedah MCK Masjid Roudotul Jannah Pada TMMD 109 TA 2020

” Nah. Itulah etika (tata cara) PBJ yang harus dipahami, baik melalui swakelola tentu itu ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan swakelola, maupun pihak ketigakan, jadi setiap kegiatan pasti itu ada,” kata dia lagi.

AKP Husin melanjutkan, saat ini di posisi di perangkat daerah sebagai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang di sediakan oleh penyedia sama tatacaranya dengan swakelola. Kalau administrasi hukum dalam pengadaan barang dan jasa ketika persiapan PBJ dan penetapan PBJ itu adalah wilayah hukumnya administrasi.

” Sedangkan kami dari kepolisian wilayah hukumnya, jika ada subhat, ada mark up, fiktif, dan kolusi, dan itu yang tidak saya mau. Oleh sebab itulah kita bahas bersama masalahnya. Kalau proses pengadaan barang dan jasa itu pasti di jalani yang penting tidak dilanggar,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Kodim 0410/KBL Membantu Bedah Rumah Ibu Marlina Pada TMMD 109

Masih AKP Husin menambahkan, kalau itu dijalani dan tidak dilanggar selesai urusannya. Lalu, ada juga pengaduan masyarakat baik itu tentang kualitas, dan mutunya dan boleh masyarakat mengadukan ke APH, tapi itu ada alurnya.

” Disitu ada APIP, dan Tim Audit. Kemudian kalau ada temuan tindak pidana nya, apakah mau dilanjutkan, apa tidak, itu boleh ke pimpinannya, boleh ke Lembaga APH, apalagi selama inikan kita sudah bekerjasama dengan baik ke APIP,” tandasnya. (Wahyudin).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Polri Resmikan Kampung Tangguh Bebas Narkoba, Di Jabung Lampung Timur

LAMPUNG1.COM, Institusi Kepolisian, pada Rabu (13/9), meresmikan Desa Negara Saka, menjadi Kampung Tangguh Bebas Narkoba, …