Home / Ruwa Jurai / Mantan Kasubsi Pengukuran BPN Tuba Penuhi Panggilan Kejari
Mantan Kasubsi Pengukuran BPN Tuba Penuhi Panggilan Kejari

Mantan Kasubsi Pengukuran BPN Tuba Penuhi Panggilan Kejari

LAMPUNG1.COM, Tulang Bawang - Mantan Kasubsi Pengukuran BPN Tulang Bawang Jaufan Isnanto telah penuhi panggilan Kejari Menggala, terkait kasus dugaan gratifikasi rekomendasi izin tambang pasir PT. GTS oleh Pemkab Tulang Bawang, yang telah dikeluarkan BPMP Provinsi Lampung.


Kasi Intel Kejari Menggala Miryando Eka Saputra mengatakan, pihaknya memanggil BPN Tuba, guna Pengumpulan Bahan Data (Puldata), dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait izin tambang pasir PT.GTS di kampung Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng.


Jaufan Isnanto menerangkan bahwa pemanggilannya ke Kejari adalah sebagai saksi.


"Cuma sebagai saksi saja, kami tidak pernah mengeluarkan, koordinat itu hanya kita plotin saja, titik koordinat itu dari perusahaan, dan pernyataan dari BPN hanya itu saja, diluar HGU. Saya juga menerangkan, dari kita plotin, koordinat itu dari perusahaan, setelah itu perusahaan melaporkan ke Peta nggak ada masuk ke HGU," Jelasnya.


Sebelumnya, Minggu (16/10), Assisten III Pemkab Tuba Raden Mansus yang merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan, dan Energi Tahun 2015, diduga telah melempar tanggungjawab terkait dugaan gratifikasi tentang izin rekomendasi tambang pasir yang dikeluarkan oleh Pemkab Tuba atas PT.GTS yang kini diterbitkan BPMP Provinsi Lampung.


Pasalnya, saat dimintai keterangan oleh wartawan mengenai hasil Rapat Koordinasi Intern yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pemda Baru Tiuh Tohou Menggala beberapa waktu lalu, Raden Mansus menyarankan untuk bertanya kepada Bappeda. Padahal dalam rapat tersebut, Raden Mansus merupakan pimpinan rapat.


Sementara, seperti yang diberitakan sebelumnya, Asisten IV Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kabupaten Tulang Bawang Tamami Akip membantah disebut menerima gratifikasi terkait rekomendasi izin tambang pasir PT Gunung Tapa Sejahtera (GTS) yang dilontarkan LSM Fortuba dan Forkorindo Tuba beberapa waktu lalu.


Bahkan, menurut Tamami Akip, yang mengeluarkan rekomendasi izin ke Provinsi adalah BKPRD. Namun, isu yang berkembang menyatakan bahwa Tamami Akip sewaktu menjabat Asisten III dan Kepala Dinas Pertambangan Tuba, merupakan pihak yang mengurus izin pertambangan PT GTS ke Provinsi. (Yahya Affyt)

Visitor: 1752