Home / Ruwa Jurai / Pemkab Way Kanan Laksanakan Konsultasi Publik I Penyusunan RPPLH
Pemkab Way Kanan Laksanakan Konsultasi Publik I Penyusunan RPPLH

Pemkab Way Kanan Laksanakan Konsultasi Publik I Penyusunan RPPLH

LAMPUNG1.COM, Way Kanan --- Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP bersama Kodim 0427/Wk, Polres Way Kanan, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Setdakab, BPN Kabupaten, BPS Way Kanan serta Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan melakukan Inventarisasi Lingkungan Hidup Untuk Mendapatkan isu Strategis Lingkungan Hidup pada Konsultasi Publik (KP-I) Tahun 2022 di Ruang Rapat Utama, Selasa (20/09/2022)

Pada acara tersebut disampaikan paparan Arahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tentang Konsultasi Publik (KP-I) Inventarisasi Lingkungan Hidup dalam Rangka Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2053.

 

Dijelaskan berdasarkan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya serta SE.5/Menlhk/PKT/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Deengan tahapan Penyusunan RPPLH meliputi, Inventarisasi Lingkungan Hidup yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi SDA yang bersumber dari Dokumen DIKPLHD, Profil Daerah, Daerah dalam angka, IKLH, Peta Indikasi DDDTLH, Data dan Informasi Kehutanan Tingkat Proviinsi dan Kabupaten/Kota. Pengolahan Data dan Informasi hasil inventarisasi Lingkungan Hidup yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi Potensi kondisi lingkungan, Upaya pengelolaan lingkungan hidup, Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

 

Selanjutnya, Analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok, yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis. Dimana isu strategis yang dihasilkan harus memperhatikan Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH Nasional dan pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan. Penentuan target perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun yang ditentukan melalui IKLH yang diinginkan, meliputi IKLH (air, udara dan IKL) dan bila IKLH tidak tersedia dapat menggunakan pendekatan kualitatif dan analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa. Serta Penyusunan muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun. (Azhari)

Visitor: 30