Home / Ruwa Jurai / Pemprov Lampung Batalkan 85 Perda Bermasalah
Pemprov Lampung Batalkan 85 Perda Bermasalah

Pemprov Lampung Batalkan 85 Perda Bermasalah

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung batalkan 85 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi di Provinsi Lampung.


Hal itu merupakan kesepakatan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi pada 4 Mei 2016 lalu, untuk menindaklanjuti Direktif Presiden RI, serta Instruksi Mendagri RI Nomor : 582/476/SJ tentang pencabutan atau perubahan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, dan keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.


Selain membatalkan 85 Perda, Pemprov Lampung juga mengusulkan pembatalan 18 Perda Provinsi Lampung dan 7 Perda Kabupaten Kota ke Mendagri yang mengatur urusan Pemerintahan absolut.


Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar, menyebutkan pembatalan 85 Perda tersebut terdiri dari 34 Perda mengatur besaran tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, pajak hiburan berupa permainan golf, pengaturan penyelenggaraan pendidikan menengah, dan khusus serta Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).


Kemudian 28 Perda Kabupaten/Kota mengatur urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang kehutanan, kelautan, energi, dan sumber daya mineral, serta rencana zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.


Sedangkan 10 Perda mengatur pengelolaan barang milik daerah, dan 13 Perda tentang retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.


Zulfikar juga mengatakan terdapat Kabupaten/Kota yang sanggup melakukan pencabutan Perda yang bermasalah, yakni Pemkab Lampung Barat sebanyak 7 Perda, dan Tulang Bawang Barat sebanyak 15 Perda.


Terkait Perda yang bermasalah, diharapkan Bupati atau Walikota dapat berkoordinasi dengan DPRD masing-masing, untuk mencabut, merubah atau merevisi Perda yang dibatalkan paling lambat tujuh hari setelah diterimanya Keputusan Gubernur. (Red)

Visitor: 3171