Lampung1.com BERANI DAN POPULER PORTAL BERITA LAMPUNG
LAMPUNG1.COM, Pesawaran – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) gerak cepat (Gercap) melakukan ujicoba Instrumen pemetaan data dasar di 1.669 desa yang ada di Provinsi Lampung, termasuk Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
Koordinator Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi Lampung Adzrin Fitrah mengatakan, program ini dilakukan salah satu program nasional bersama beberapa lembaga kementerian terlibat secara aktif.
” Lokus utamanya pada penguatan pemerintahan baik yang ada di desa maupun sub pra desa memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan yang ada di desa tersebut,” jelasnya bersama Kepala Desa Hanura Rio Remota di Balai Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Selasa (23/05/2023).
Ia juga menyebutkan, ujicoba instrumen ini diminta umpan balik untuk disempurnakan di sembilan (9) kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, berlokasi di 1.669 desa, perdana di Desa Hanura dilaksanakan bersama 10 anggota dari Tenaga Ahli Provinsi Lampung untuk komponen satu (1) membantu Kemendagri untuk penguatan pemerintahan di 34 Provinsi.
” Salah satunya Provinsi Lampung, baru dua bulan dimobilisasi dari awal bulan April 2023. Jadi banyak persiapan-persiapan yang kami lakukan. Diantaranya memetakan Kades dan perangkatnya,
berikut BPD dan anggotanya, LMD serta cabang-cabangnya, berikut biodatanya harus lengkap, juga kapasitas dan kompetensinya,” ujar Adzrin.
Maka daripada itu, lanjut Adzrin, di jajaran Kades dan Perangkat harus mengerti tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Itu yang dikenali dulu. Apa pernah dilatih apa, ilmu tugas pokok dan fungsinya sudah paham belum. Itu data ulang, agar nanti dalam memberikan penguatan tidak parsial.
” Lebih fokus kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan terjadi pelatihan pada orang yang sama, materi yang sama, akhirnya kapasitasnya itu-itu saja, yang lain tidak mendapatkan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan,” terangnya.
Lebih lanjut Ia juga menambahkan, sedangkan untuk sub pra desa itu yang ada di jajaran kecamatan, dan di kabupaten ledding sektornya Dinas PMD, berikut BAPPEDA, Inspektorat, Sekda dan lain sebagai itu ikut terlibat, yang nantinya akan dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten, di Provinsi juga dibentuk seperti itu.
” Ini yang dikatakan Sub Pra Desa, sedangkan komponen dua (2) itu pada pembangunan partisipatif untuk desa yang dipangku oleh Kementerian Desa, dikenal P3MD menjadi P3PD tahun 2023 dengan lokus utamanya Pembangunan partisipatif,” pungkasnya.
Kepala Desa Hanura, Rio Remota menyambut baik untuk penguatan pemerintah desa, khususnya Pemerintahan Desa Hanura berjalan secara struktur, sistematis dalam tata kelola pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
” Jadi ujicoba instrumen ini sangat baik yang telah kami diberikan pemahaman seperti tadi, tentunya ada kilas balik bagi desa dalam tata kelola pemerintahan di desa. Terimakasih kepada Tim P3PD Provinsi Lampung ini,” tandasnya. (Wahyudin).
