Home / Ruwa Jurai / Predikat Istimewa, KPK RI Kukuhkan Desa Hanura Desa Antikorupsi 
Predikat Istimewa, KPK RI Kukuhkan Desa Hanura Desa Antikorupsi 

Predikat Istimewa, KPK RI Kukuhkan Desa Hanura Desa Antikorupsi 

LAMPUNG1.COM, Jawa Tengah- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengukuhkan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sebagai Desa Antikorupsi atas keberhasilannya meraih predikat istimewa dengan memperoleh nilai 92,75 pada program Desa Antikorupsi.

Hal tersebut diketahui pada kegiatan _Launching_ Desa Antikorupsi TA. 2022 bertempat di Lapangan Belakang Kantor Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/11/2022).

" Terpilihnya Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sebagai Desa Antikorupsi KPK RI ini dari hasil penilaian yang telah dilakukan pada 10 desa se-Indonesia sebelumnya, kini dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi perwakilan Sumbagsel," ujar Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, Selasa (29/11/2022).

Ia juga berharap kedepannya program ini dapat diteruskan kepada desa-desa yang ada di Bumi Andan Jejama setelah Desa Hanura.

Predikat ini diraih dan telah dilakukan penilaian hingga dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi, dengan memperoleh nilai 92,75 dan meraih predikat istimewa.

" Perolehan tersebut merupakan hasil rekapan dari seluruh tahapan penilaian yang dilakukan oleh pihak KPK di Desa Hanura beberapa waktu lalu. Ada 18 sub indikator terpenuhi dalam 5 indikator. Alhamdulillah semua telah kita penuhi sesuai hasil verifikasi hingga update ke website desa dan medsos desa," jelas Bupati Dendi.

Sementara itu, Kades Hanura Kecamatan Teluk Pandan Rio Remota mengatakan, KPK telah melakukan penilaian selama dua bulan ke Desa Hanura. Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan Desa Antikorupsi ini.

" Lima indikator tersebut menjadi penilaian sebagai Desa Antikorupsi, diantaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal," jelas Rio.

Ia juga menambahkan, dari Kelima indikator ini terbagi dalam 18 sub indikator yang bentuk penilainnya presentasi yang dilanjutkan tanya jawab.

" Ditambah pengecekan dokumen fisik, kemudian melakukan kunjungan ke lokasi yang dipilih langsung. Setelah itu nilainya diakumulasi bersama oleh seluruh Tim Penilai," tandas Kades Hanura. (Wahyudin).

Visitor: 960